MANADO, CiptaNews.id – Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut, Kabupaten Minahasa berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 bagi 14 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Sulut, Bombit Agus Mulyo, S.E., M.M., Ak., CA.
Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Utara dan dihadiri oleh para kepala daerah serta pimpinan DPRD se-Sulawesi Utara, Jumat (29/05/2026).
Pencapaian opini WTP ke-12 secara beruntun ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
Bupati Robby Dondokambey menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja keras dalam menyusun dan mengelola laporan keuangan secara profesional sehingga kembali memperoleh penilaian terbaik dari BPK RI.
“Opini WTP ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa. Prestasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Bupati.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Lynda D. Watania menegaskan bahwa capaian tersebut menunjukkan konsistensi Pemkab Minahasa dalam mempertahankan standar pengelolaan keuangan yang baik dari tahun ke tahun.
Dengan raihan opini WTP ke-12 berturut-turut, Kabupaten Minahasa semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah di Sulawesi Utara yang berhasil menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan demi mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.(*/Steven)
Advertorial
