KOTA SORONG, CiptaNews.id— Kasus penembakan terhadap Timotius Rumpaidus mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua Barat Daya. Dugaan keterlibatan sejumlah anggota Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) Sorong dalam insiden tersebut kini menjadi salah satu persoalan yang akan didalami melalui mekanisme pengawasan legislatif.
Keseriusan DPRD Provinsi Papua Barat Daya mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat DPRD Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (28/8/2026).
Dalam RDP tersebut, para anggota DPRD mendengarkan keterangan Timotius Rumpaidus selaku korban serta sejumlah saksi mengenai peristiwa penembakan yang disebut terjadi pada 28 Juli 2026.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Papua Barat Daya, Zeth Kadakolo, mengatakan pihaknya akan memanggil sejumlah pihak yang dianggap memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut untuk dimintai keterangan secara langsung.
Menurut Zeth, DPRD Provinsi Papua Barat Daya tidak ingin persoalan tersebut hanya didasarkan pada satu versi keterangan. Karena itu, informasi dari berbagai pihak akan dikumpulkan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai rangkaian peristiwa tersebut.
“Terima kasih atas penjelasan dari semua pihak, baik keterangan sejumlah saksi maupun korban penembakan kepada kami DPR Provinsi. Dari hasil dengar pendapat ini, kami menganggap kasus penembakan ini sangat serius untuk kami sikapi,” ujar Zeth dalam RDP.
Ia mengatakan DPRD Provinsi Papua Barat Daya akan meminta penjelasan dari pemerintah provinsi, jajaran TNI Angkatan Laut, Komandan POMAL Sorong, prajurit yang disebut berada di lokasi kejadian, serta pihak CV Prima Papua.
“Kami akan memanggil semua pihak, baik pemerintah provinsi, petinggi Angkatan Laut, Komandan POMAL, serta sejumlah prajurit yang disebut mendatangi dan melakukan penembakan terhadap saudara Timotius Rumpaidus. Kami akan panggil dan meminta keterangan sehingga kasus ini diproses sesuai ketentuan hukum di Republik Indonesia,” tegasnya.
Pansus Jadi Opsi DPRD
Selain pemanggilan pihak-pihak terkait, DPRD Provinsi Papua Barat Daya juga membuka kemungkinan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk mendalami persoalan tersebut.
Zeth meminta keluarga korban memberikan ruang kepada DPRD untuk menjalankan fungsi politik dan pengawasan secara maksimal.
Ia memastikan lembaga legislatif akan mendorong agar penanganan perkara dilakukan secara transparan, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pembentukan Pansus, jika nantinya disepakati, dapat menjadi salah satu instrumen DPRD untuk menggali rangkaian informasi dan meminta penjelasan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Timo Bantah Pernyataan POMAL Sorong
Dalam RDP, Timotius Rumpaidus atau Timo juga menyampaikan sejumlah keterangan mengenai dugaan komunikasi antara pihak CV Prima Papua dengan jajaran Kodaeral XIV Sorong sebelum aksi demonstrasi yang berkaitan dengan persoalan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis biosolar dan isu lingkungan yang dikaitkan dengan perusahaan tersebut.
Timo membantah pernyataan Komandan POMAL Sorong yang, menurut keterangannya, menyebut tidak terdapat kerja sama antara CV Prima Papua dan Kodaeral XIV Sorong.
Timo kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang bernama Hanriyanto alias Anto di Kilometer 14 Kota Sorong. Menurut Timo, dalam pertemuan tersebut turut hadir Asisten Operasi Kodaeral XIV Sorong, Kolonel Laut (P) Himawan.
Dalam pertemuan itu, Timo mengaku Kolonel Himawan menyampaikan bahwa dirinya telah menerima telepon dari salah seorang pengurus CV Prima Papua bernama Tedi.
Menurut Timo, komunikasi tersebut berkaitan dengan rencana tuntutan warga yang akan melakukan demonstrasi.
“Saya hanya menyampaikan bahwa tuntutan warga cuma ingin bertemu dengan pimpinan perusahaan, Tony. Oknum kolonel mengatakan nanti akan disampaikan kepada bos kayu Tedi tentang tuntutan masyarakat. Kalau sudah ada jawabannya, saya akan dikabari,” kata Timo.
Timo mengatakan dirinya juga menyampaikan bahwa apabila tidak terdapat jawaban dari pihak perusahaan, warga tetap akan melaksanakan aksi demonstrasi.
Timo Pertanyakan Komunikasi dengan CV Prima Papua
Keterangan tersebut kemudian membuat Timo mempertanyakan pernyataan mengenai tidak adanya keterkaitan antara CV Prima Papua dan jajaran TNI Angkatan Laut di Sorong.
“Kalau benar tidak ada keterkaitan kerja sama antara CV Prima Papua dan Kodaeral Angkatan Laut Sorong, lalu mengapa oknum kolonel mengatakan saya ditelepon oleh Tedi dan diminta membantu menanyakan apa tuntutan warga?” ujarnya.
Menurut Timo, komunikasi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Namun, dugaan hubungan kerja sama maupun komunikasi yang disampaikan Timo dalam RDP tersebut masih merupakan keterangan dari pihak korban dan perlu dikonfirmasi serta diuji dengan keterangan pihak-pihak lain maupun bukti yang relevan.
Klaim Hubungan Pengadaan Material
Timo juga mengklaim mengetahui adanya hubungan kerja antara CV Prima Papua dengan satuan TNI Angkatan Laut berdasarkan pengalamannya ketika masih bertugas di lingkungan TNI AL.
“Selama saya masih bertugas hingga dipecat dari satuan Angkatan Laut, saya mengetahui dengan persis adanya keterkaitan antara TNI Angkatan Laut dengan CV Prima Papua,” kata Timo.
Ia mencontohkan, menurut klaimnya, material kayu untuk pembangunan di lingkungan satuan TNI Angkatan Laut disebut berasal dari CV Prima Papua.
“Kalau ada pembangunan di lingkup TNI satuan Angkatan Laut yang membutuhkan bahan baku kayu, pasti diambil dari CV Prima Papua. Dan masih banyak hal yang saya ketahui terkait keterkaitan antara CV Prima Papua dengan satuan Angkatan Laut Kodaeral XIV Sorong,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari keterangan yang perlu diklarifikasi kepada pihak CV Prima Papua maupun jajaran TNI Angkatan Laut untuk memastikan duduk perkara sebenarnya.
DPR Didorong Buka Rangkaian Peristiwa
RDP DPR Papua Barat Daya kini membuka ruang bagi lembaga legislatif tersebut untuk menguji berbagai keterangan yang muncul terkait kasus penembakan Timotius Rumpaidus.
Di satu sisi, korban menyampaikan dugaan adanya komunikasi antara sejumlah pihak sebelum aksi demonstrasi. Di sisi lain, terdapat pernyataan dari pihak POMAL Sorong yang disebut membantah adanya kerja sama dengan CV Prima Papua.
Perbedaan keterangan tersebut menjadi salah satu aspek penting yang perlu diklarifikasi melalui pemanggilan pihak-pihak terkait dan pemeriksaan bukti secara objektif.
DPRD Provinsi Papua Barat Daya menyatakan akan mendorong agar proses penanganan perkara berjalan transparan dan sesuai ketentuan hukum.
Publik kini menunggu tindak lanjut dari RDP tersebut, termasuk apakah pemanggilan pihak-pihak terkait dan opsi pembentukan Pansus benar-benar akan dilakukan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengungkap secara terang rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum hingga sesudah insiden penembakan terhadap Timotius Rumpaidus, sekaligus memastikan setiap pihak memperoleh ruang untuk memberikan penjelasan berdasarkan fakta dan bukti.
Terkait berita ini, redaksi memberi ruang para pihak yang disebutkan dapat memberikan koreksi, hak jawab maupun klarifikasi.(DIP)
