MANADO, CiptaNews.id — Wali Kota Manado, Andrei Angouw menegaskan pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja sekaligus ketepatan data masyarakat sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Pesan tersebut disampaikan Wali Kota saat menghadiri Pengukuhan dan Bimbingan Teknis Keagenan Kelurahan Kota Manado Tahun 2026, yang berlangsung di Aula Serbaguna Kantor Wali Kota Manado, Rabu (26/8/2026).
Dalam pemaparannya, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Manado menyampaikan perkembangan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Manado. Saat ini telah terdapat 72 agen Perisai, sementara masih ada 28 kelurahan yang belum mengusulkan calon agen.
Program tersebut ditargetkan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada sekitar 22.220 tenaga kerja di Kota Manado.
Wali Kota mengapresiasi keberadaan Agen Perisai dan menilai program tersebut memiliki kaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Pertama saya mengemukakan kepentingan kita soal BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Wali Kota.
Menurutnya, perlindungan terhadap pekerja, khususnya dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun persoalan ketenagakerjaan lainnya, tidak hanya menyangkut pekerja secara individu, tetapi juga berdampak terhadap ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
“Ini prinsip dasar bagaimana kita terlibat dengan ketenagakerjaan karena ini soal kesejahteraan kita bersama,” tegasnya.
Dorong Lurah dan Kaling Aktif Validasi Data
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga memberikan penekanan khusus kepada para lurah dan kepala lingkungan (Kaling) agar tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi benar-benar memahami kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
Salah satu persoalan yang disorot adalah validasi data warga yang telah meninggal dunia, terutama ketika data tersebut belum diperbarui sehingga berpotensi menghambat proses pelayanan maupun klaim jaminan sosial kepada ahli waris.
Wali Kota meminta agar persoalan validasi data tidak menjadi hambatan birokrasi. Ia mendorong agar proses pemutakhiran dan pengunggahan data dapat dilakukan hingga tingkat kelurahan sehingga informasi masyarakat dapat segera diperbarui dan pelayanan dapat diberikan secara tepat.
Wali Kota bahkan menguji pemahaman sejumlah lurah terkait persoalan tersebut.
Tidak hanya data kepesertaan jaminan sosial, Wali Kota juga meminta lurah dan Kaling memahami data Desil masyarakat di wilayah masing-masing.
Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan memastikan program pembangunan maupun perlindungan sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Manado Hub Harus Dimanfaatkan
Wali Kota juga mengingatkan jajaran kelurahan agar memanfaatkan Manado Hub (MH) sebagai sistem digitalisasi pemerintahan yang digunakan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.
“Jangan-jangan ada lurah atau Kaling yang tidak tahu soal MH ini sebagai sistem digitalisasi yang kita pakai dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Manado,” katanya.
Ia menegaskan, digitalisasi bukan sekadar persoalan teknologi, tetapi harus menjadi instrumen untuk mempercepat pelayanan sekaligus memperbaiki kualitas data pemerintah.
“Jadi sekali lagi semangatnya adalah bagaimana kita mempertahankan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Miskin Ekstrem hingga Kamtibmas Jadi Perhatian
Selain persoalan ketenagakerjaan dan data, Wali Kota meminta lurah dan Kaling memiliki pemahaman menyeluruh mengenai kondisi masyarakat di wilayahnya.
Khusus terkait kemiskinan ekstrem, lurah dan Kaling diminta aktif memperbarui data serta memastikan keberadaan warga yang masuk dalam kategori tersebut.
“Harus diketahui keberadaan orang atau warga miskin ekstrem yang ada di wilayahnya,” pesan Wali Kota.
Ia juga mengingatkan jajaran kelurahan agar memperhatikan berbagai persoalan sosial dan lingkungan, mulai dari keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), kasus membawa senjata tajam, kebersihan dan persoalan sampah, hingga penerangan jalan umum.
Persoalan anak terlantar, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), serta pengukuran tanah yang kini menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) di lingkungan juga diminta menjadi perhatian aparat kelurahan.
Menurut Wali Kota, berbagai persoalan tersebut harus diketahui sejak awal oleh lurah dan Kaling agar pemerintah dapat mengambil langkah penanganan secara cepat dan tepat.
Wali Kota Minta Absensi Digital
Di akhir kegiatan, Wali Kota membuka secara resmi kegiatan Pengukuhan dan Bimbingan Teknis Keagenan Kelurahan Kota Manado Tahun 2026.
Pengukuhan Agen Perisai ditandai dengan penyerahan rompi dan kartu nama kepada anggota Perisai, serta penyerahan santunan kematian kepada ahli waris.
Wali Kota juga meminta Dinas Kominfo menyiapkan sistem absensi digital dalam setiap kegiatan pemerintahan.
Menurutnya, sistem tersebut penting untuk mengetahui secara jelas siapa saja yang hadir dalam kegiatan, sekaligus mendorong tertib administrasi dan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Pesan utama Wali Kota dalam kegiatan tersebut jelas: perlindungan pekerja harus diperkuat, data masyarakat harus akurat, dan lurah serta Kaling harus benar-benar mengetahui kondisi warga di wilayahnya.
Dengan demikian, program pemerintah tidak berhenti pada pendataan dan administrasi, tetapi dapat menjadi instrumen nyata untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Manado.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Manado, Juwenly Jona Librata Soselisa. Wali Kota didampingi Asisten I Yulises Oehlers, S.H., Kepala Dinas Tenaga Kerja Fadly Kasim, S.H., dan Kepala Dinas Kominfo Yanti Mongkau, S.E. Hadir pula para kepala SKPD, camat, lurah se-Kota Manado serta calon agen Perisai Ketenagakerjaan.(*/Steven)
Advertorial
