MINAHASA, ciptanews.id – Pemerintah Kabupaten Minahasa terus menunjukkan komitmennya dalam menanggulangi kemiskinan. Hal ini ditandai dengan dibukanya Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029 oleh Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., Selasa (27/5/2025), bertempat di Ruang Sidang Kantor Bupati.
Dalam sambutannya, Wabup Vanda menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya forum yang ia sebut sebagai salah satu agenda penting dalam mendesain masa depan sosial Kabupaten Minahasa.
“Kemiskinan adalah isu global yang harus ditangani secara lokal. Forum ini bukan hanya formalitas, tapi momentum untuk menyusun langkah nyata berdasarkan data dan strategi yang terukur,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa penyusunan RPKD menjadi krusial karena akan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program-program pemerintah daerah yang ditujukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem.
Mengacu pada data “Minahasa Dalam Angka 2024”, tercatat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa sebanyak 22.780 jiwa (6,53%). Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 23.860 jiwa (6,87%).
“Penurunan ini mencerminkan bahwa program yang dijalankan pemerintah mulai membuahkan hasil, meski tantangan masih besar di depan,” tutur Vasung, sapaan akrab Wabup.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Minahasa 2025–2045, ditetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 4% pada tahun 2029 dan turun drastis ke kisaran 0,05–0,55% pada tahun 2045.
“Untuk mencapainya, dibutuhkan perencanaan yang berbasis data akurat dan pelaksanaan program yang terintegrasi antar sektor,” tegasnya.
Wabup juga mengingatkan pentingnya peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang diatur dalam Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, agar penyusunan RPKD dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.
“Setiap kabupaten dan kota wajib memiliki RPKD serta rencana aksi yang dapat dievaluasi hasilnya. Ini bukan tugas satu dua orang, tapi tanggung jawab bersama,” katanya.
Menutup sambutan, Vanda menyampaikan harapannya agar dokumen RPKD yang disusun nanti benar-benar mampu menjawab tantangan dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin di Minahasa.
“Dengan sinergi dan komitmen semua pihak, saya percaya kita bisa menorehkan capaian yang lebih baik demi kesejahteraan rakyat Minahasa,” pungkasnya.
Forum yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, Rektor Universitas Negeri Manado, Direktur Kampus IPDN, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat se-Kabupaten Minahasa, serta para undangan lainnya.(***)
