Soal Angka Rp79 Miliar, INAKOR Tegaskan Fokus Pengawasan Tetap pada Transparansi Dividen, Penyertaan Modal dan Saham Pemprov Sulut
MANADO, CiptaNews.id — Dewan Pimpinan Pusat LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) memilih bersikap terbuka dengan melakukan koreksi terhadap informasi mengenai angka dividen Bank SulutGo (BSG) yang sebelumnya tercantum dalam rilis mereka.
Koreksi tersebut disampaikan setelah INAKOR kembali mencermati data serta menerima masukan terkait angka Rp79 miliar yang sebelumnya disebut sebagai dividen bagian Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Ketua Harian DPP LSM INAKOR, Rolly Wenas, menegaskan bahwa apabila angka Rp79 miliar tersebut merupakan total dividen BSG untuk seluruh pemegang saham, dan bukan secara khusus bagian dividen Pemprov Sulut, maka informasi tersebut perlu diluruskan.
Menurut Rolly, langkah koreksi penting dilakukan agar pemberitaan tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
“Saya justru ingin sejak awal kita luruskan data yang kurang tepat. Jangan sampai ada kesan INAKOR mempertahankan angka yang ternyata perlu diperbaiki,” ujar Rolly Wenas, Jumat (7/8/2026).
INAKOR Tidak Mempertahankan Data yang Keliru
Rolly menegaskan, koreksi tersebut tidak mengubah substansi utama rilis INAKOR mengenai pengawasan terhadap pengelolaan dividen dan penyertaan modal Bank SulutGo.
INAKOR tetap mendorong adanya keterbukaan informasi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan bank milik daerah tersebut, khususnya menyangkut:
- nilai dan pembagian dividen BSG;
- penerimaan dividen oleh Pemprov Sulut;
- rencana penyertaan modal daerah;
- komposisi kepemilikan saham;
- potensi dilusi saham pemerintah daerah;
- kebutuhan tambahan modal BSG; serta
- manfaat dan risiko penyertaan modal terhadap keuangan daerah.
Dengan demikian, menurut INAKOR, persoalan utamanya bukan semata-mata pada angka Rp79 miliar, tetapi pada sejauh mana kebijakan terkait dividen dan modal BSG dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.
Koreksi Data Dinilai Bagian dari Kredibilitas
INAKOR menilai koreksi terhadap data bukanlah sesuatu yang harus dihindari dalam kerja organisasi maupun pemberitaan. Sebaliknya, koreksi merupakan bagian penting untuk menjaga akurasi informasi dan kredibilitas.
Rolly menyatakan pihaknya tidak ingin membangun kritik berdasarkan data yang belum tepat.
“Koreksi data bukan masalah, justru bagian dari sikap profesional dan menjaga kredibilitas pemberitaan maupun INAKOR,” tegasnya.
Menurut dia, sikap tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa INAKOR dalam menjalankan fungsi kontrol sosial akan berusaha mengedepankan data, dokumen dan fakta, bukan sekadar membangun opini.
Substansi Pengawasan BSG Tetap Berjalan
Meski terdapat koreksi mengenai status angka Rp79 miliar, INAKOR memastikan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan aset dan keuangan daerah tetap menjadi perhatian.
Terlebih, apabila terdapat rencana penggunaan dividen atau dana daerah untuk memperkuat kembali permodalan BSG, publik dinilai memiliki kepentingan untuk mengetahui dasar kebijakan tersebut.
INAKOR meminta agar informasi mengenai struktur kepemilikan saham, mekanisme penyertaan modal, kebutuhan permodalan, potensi dilusi serta proyeksi manfaat bagi daerah dapat dijelaskan secara terbuka.
Bagi INAKOR, transparansi bukan berarti menuduh adanya pelanggaran.
Sebaliknya, keterbukaan diperlukan agar setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan keuangan daerah dapat dipahami dan diawasi masyarakat.
Rolly menegaskan, pihaknya terbuka terhadap masukan dan koreksi sepanjang didasarkan pada data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sikap tersebut dinilai penting agar fungsi kontrol masyarakat sipil tetap berada pada koridor yang objektif dan tidak berubah menjadi tudingan tanpa dasar.
“Yang kami jaga adalah substansinya. Kalau ada data yang perlu dikoreksi, kita koreksi. Kalau ada dokumen yang perlu diperiksa, kita periksa. Jangan sampai kritik terhadap sebuah kebijakan justru dibangun dari data yang tidak akurat,” ujarnya.
Dengan koreksi tersebut, INAKOR berharap pembahasan mengenai Bank SulutGo dapat berkembang secara lebih objektif, terutama menyangkut dividen, penyertaan modal dan kepentingan keuangan daerah.
Pada akhirnya, menurut INAKOR, yang harus menjadi perhatian bukan sekadar berapa besar angka dividen atau persentase kepemilikan saham, melainkan seberapa besar manfaat Bank SulutGo bagi pembangunan dan masyarakat Sulawesi Utara.(steven)
