MANADO, CiptaNews.id – Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) DPW Sulawesi Utara menggelar Dialog Publik bertema “Menuju Pemilihan Hukum Tua yang Transparan, Demokratis, dan Bermartabat di Sulawesi Utara.” Kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi masyarakat sipil dalam mendorong pelaksanaan demokrasi desa yang jujur, transparan, dan kondusif, Kamis (12/03/2026).
Dialog publik tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai unsur, mulai dari aparat keamanan, pemerintah daerah, kalangan akademisi, hingga lembaga masyarakat.
Mewakili Kapolda Sulawesi Utara, hadir Kasubdit Politik dan Pemerintahan Polda Sulut, AKBP Drs. Meidy Wowiling, M.Si. Dalam pemaparannya, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan serta kondusivitas masyarakat dalam setiap tahapan proses demokrasi di tingkat desa.
Dari kalangan akademisi, hadir Dr. Magdalena Wulur, S.E., M.M., M.A.P. yang menyampaikan pandangan terkait pentingnya penguatan tata kelola demokrasi desa serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses Pemilihan Hukum Tua.
Sementara itu, perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Utara, Kabid organisasi kemasyarakatan, Harold Lumempow, S.H., M.H., serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Utara, Fransiskus Mandagi, turut memberikan penjelasan mengenai regulasi serta mekanisme pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua di daerah.
Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Sulawesi Utara, Stevy Sumampow, S.H., LL.B., dalam kesempatan tersebut juga menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat serta peran semua pihak dalam menjaga stabilitas sosial selama tahapan pemilihan berlangsung.
Ketua LSM INAKOR DPW Sulawesi Utara, Rolly Wenas, mengatakan bahwa dialog publik ini merupakan bagian dari upaya masyarakat sipil dalam memberikan edukasi serta membuka ruang diskusi terkait pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua di sejumlah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara.
Menurutnya, Pemilihan Hukum Tua merupakan bagian penting dari proses demokrasi di tingkat desa sehingga pelaksanaannya perlu mendapat perhatian bersama dari seluruh elemen masyarakat.
“Kami berharap melalui dialog publik ini dapat mendorong pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua yang transparan, demokratis, dan bermartabat di Sulawesi Utara, serta melahirkan pemimpin desa yang memiliki integritas dan komitmen terhadap pembangunan masyarakat,” ujar Rolly Wenas.
Ia juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, akademisi, serta masyarakat sipil sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi di tingkat desa.
Kegiatan dialog publik ini dihadiri berbagai unsur masyarakat, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemuda yang menunjukkan tingginya perhatian terhadap pelaksanaan demokrasi desa di Provinsi Sulawesi Utara.(Steven)
