MANADO, Cipta News – LSM Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) menyatakan dukungan terhadap komitmen Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia, Ir. Dody Hanggodo, M.PE dalam memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan Kementerian PU sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ketua LSM INAKOR, Rolly Wenas, mengatakan reformasi birokrasi, penguatan sistem pengawasan internal, serta penegakan disiplin aparatur merupakan fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, langkah yang ditempuh Menteri PU selaras dengan semangat Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat reformasi birokrasi, menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif, serta memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Kami mendukung komitmen Menteri Pekerjaan Umum Bapak Dody Hanggodo dalam memperkuat integritas dan tata kelola pemerintahan. Langkah tersebut sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, dan pemerintahan yang bersih sebagai fondasi pembangunan nasional. Kami berharap komitmen ini dilaksanakan secara konsisten, profesional, dan berkelanjutan sehingga hasil pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Rolly Wenas, Sabtu (18/7/2026).
INAKOR berpandangan bahwa sektor pekerjaan umum dan infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mempercepat pemerataan pembangunan nasional. Karena itu, seluruh program pembangunan harus dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Organisasi tersebut juga menegaskan bahwa apabila ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, proses penanganannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum yang berwenang, berdasarkan alat bukti yang sah, secara profesional, objektif, dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Sebagai organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pengawasan publik dan pemberantasan korupsi, INAKOR menyatakan siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah dalam mengawal pengelolaan keuangan negara, mengawasi pelaksanaan pembangunan, serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
INAKOR berharap semangat pembenahan yang terus diperkuat di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dapat menjadi contoh bagi seluruh kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan integritas aparatur, kualitas pelayanan publik, serta efektivitas pembangunan nasional.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana proses pembangunan tersebut dilaksanakan secara bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tutup Rolly Wenas.(*/span)
