MANADO, CiptaNews.id — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM INAKOR (Independen Nasionalis Anti Korupsi) menyatakan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Ketua Harian DPP LSM INAKOR, Rolly Wenas, menilai program MBG sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Program ini merupakan bentuk investasi jangka panjang bangsa. Peningkatan kualitas gizi anak-anak hari ini akan menentukan kualitas generasi Indonesia di masa depan. Karena itu, program MBG perlu kita dukung bersama,” ujar Rolly dalam keterangan resminya, Selasa (24/2/2026).
Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang menempatkan penguatan sumber daya manusia sebagai prioritas utama. Asupan gizi yang memadai bagi anak-anak, lanjutnya, tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan konsentrasi belajar dan produktivitas generasi muda.
Meski demikian, DPP INAKOR mengingatkan agar implementasi program tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan publik guna memastikan pelaksanaannya efektif dan tepat sasaran.
“Kami mendukung penuh program ini, namun pengelolaan anggaran dan distribusinya harus dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi publik. Penguatan sistem pengawasan penting agar tidak terjadi penyimpangan,” tegas Rolly.
Terkait kritik dari sejumlah elemen mahasiswa, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), DPP INAKOR menilai perbedaan pandangan merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat dan dijamin oleh konstitusi.
“Kami menghormati hak mahasiswa dalam menyampaikan pendapat. Namun kami juga mengajak agar kritik disampaikan secara objektif, berbasis data, dan konstruktif, sehingga dapat memperkuat kualitas pelaksanaan program,” jelasnya.
Sebagai lembaga kontrol sosial yang berkomitmen pada pemberantasan korupsi, DPP INAKOR menyatakan siap mengawal pelaksanaan Program MBG agar berjalan sesuai regulasi serta bebas dari potensi penyalahgunaan kewenangan.
Rolly menambahkan, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk memastikan setiap kebijakan publik benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
“Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Yang terpenting, seluruh elemen bangsa tetap menjaga kondusivitas dan mengedepankan kepentingan nasional,” pungkasnya.
DPP INAKOR menegaskan akan terus berada di garis depan dalam mendukung kebijakan pro-rakyat sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen, profesional, dan berlandaskan hukum demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.(Steven)
