INAKOR Apresiasi Polda Sulut Tetapkan Dirut PD Pasar Manado Tersangka, Rolly Wenas: Jangan Berhenti pada Satu Orang!

Ketua DPW LSM INAKOR Sulawesi Utara, Rolly Wenas (steven/ciptanews.id)

MANADO, CiptaNews.id – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) Sulawesi Utara mengapresiasi langkah Polda Sulawesi Utara dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Manado.

Apresiasi tersebut disampaikan menyusul pemberitaan Tribun Manado pada 17 November 2026 terkait penetapan Direktur Utama PD Pasar Manado, LS, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi.

Bacaan Lainnya

Ketua INAKOR Sulawesi Utara, Rolly Wenas, menilai perkembangan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di daerah. Namun, ia mengingatkan agar proses penyidikan tidak berhenti hanya pada penetapan satu orang tersangka.

Menurut Wenas, keberhasilan penanganan perkara korupsi tidak semata-mata diukur dari jumlah tersangka, tetapi juga dari kemampuan penyidik mengungkap seluruh rangkaian peristiwa, pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta fakta hukum berdasarkan alat bukti yang sah.

“Kami memberikan apresiasi kepada Kapolda Sulut dan jajaran penyidik. Ini merupakan perkembangan penting dalam penegakan hukum. Namun, bagi kami para pegiat antikorupsi, keberhasilan penanganan perkara tidak cukup diukur dari berapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka, melainkan dari sejauh mana seluruh fakta hukum berhasil diungkap secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Wenas.

Ia menegaskan, penetapan tersangka merupakan bagian dari tahapan proses hukum dan bukan akhir dari upaya mengungkap dugaan tindak pidana korupsi.

Karena itu, INAKOR meminta penyidik menelusuri secara menyeluruh setiap dugaan penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan daerah, termasuk kewenangan, tanggung jawab, tindakan, serta keterlibatan pihak-pihak lain apabila didukung bukti yang cukup.

“Jangan sampai penegakan hukum hanya terlihat keras di permukaan, tetapi kehilangan ketajaman ketika harus menelusuri seluruh rangkaian peristiwa. Jika fakta dan alat bukti menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain, siapa pun orangnya, wajib diproses sesuai hukum. Sebaliknya, jangan ada seorang pun yang dikorbankan tanpa dasar pembuktian yang sah,” ujarnya.

INAKOR Ingatkan Hukum Tidak Boleh Tebang Pilih

Wenas juga menekankan bahwa keberanian aparat penegak hukum harus berjalan beriringan dengan profesionalisme, integritas, dan independensi dalam menjalankan penyidikan.

Menurutnya, prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum harus menjadi landasan utama dalam setiap penanganan perkara, tanpa membedakan latar belakang, jabatan, maupun kedekatan seseorang dengan kekuasaan.

“Bagi kami, hukum tidak boleh mengenal orang kuat atau orang lemah, orang dekat kekuasaan ataupun orang yang tidak memiliki kekuasaan. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Itulah prinsip yang harus terus kita kawal bersama,” lanjutnya.

INAKOR turut menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola perusahaan daerah. Sebab, perkara yang berkaitan dengan pengelolaan PD Pasar Manado tidak hanya menyangkut aspek penegakan hukum, tetapi juga kepentingan publik, khususnya keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat dan aktivitas para pedagang.

Wenas mengingatkan agar proses hukum tidak mengganggu pelayanan publik, sementara pembenahan sistem pengawasan, pengelolaan keuangan, dan transparansi perusahaan daerah tetap menjadi perhatian serius.

“Jangan sampai masyarakat, khususnya para pedagang kecil, harus menanggung dampak dari lemahnya tata kelola perusahaan daerah. Pelayanan publik harus tetap berjalan, sementara setiap dugaan penyimpangan harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum yang benar,” katanya.

Masyarakat Diminta Kawal Proses Hukum

Lebih lanjut, INAKOR mengajak masyarakat Sulawesi Utara untuk memberikan dukungan moral kepada aparat penegak hukum yang bekerja secara profesional, sekaligus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap perkembangan perkara tersebut.

Menurut Wenas, partisipasi masyarakat diperlukan untuk menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum, tanpa melakukan intervensi terhadap independensi penyidik.

“Masyarakat jangan hanya menjadi penonton ketika perkara korupsi ditangani. Berikan dukungan kepada penyidik yang bekerja benar, kawal prosesnya, dan sampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan apabila memiliki bukti relevan. Pengawasan publik bukan untuk mengintervensi penyidikan, melainkan memastikan kepercayaan terhadap hukum terus terjaga,” tegasnya.

Di sisi lain, Wenas mengingatkan pentingnya menghormati asas praduga tak bersalah. Status tersangka tidak serta-merta membuktikan seseorang bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

INAKOR, kata dia, tetap menghormati hak tersangka maupun penasihat hukumnya untuk menempuh seluruh mekanisme pembelaan yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Kaitkan Pemberantasan Korupsi dengan Asta Cita Presiden

Wenas juga mengaitkan komitmen pemberantasan korupsi di Sulawesi Utara dengan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama agenda reformasi hukum dan pemberantasan korupsi.

Ia berharap komitmen tersebut tidak berhenti pada pernyataan politik, tetapi diwujudkan melalui penegakan hukum yang adil, transparan, profesional, dan bebas dari intervensi kepentingan.

“Asta Cita Presiden harus terlihat dalam praktik penegakan hukum, bukan sekadar menjadi kalimat indah dalam pidato. Masyarakat membutuhkan bukti bahwa hukum benar-benar bekerja secara adil, profesional, dan tidak tunduk pada kepentingan kekuasaan,” tegas Wenas.

Pada kesempatan tersebut, INAKOR secara khusus meminta jajaran Polda Sulut untuk terus menjaga integritas dan transparansi dalam penanganan perkara, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum serta batasan keterbukaan informasi dalam proses penyidikan.

“Kami berdiri mendukung Polda Sulut sepanjang penegakan hukum dijalankan secara profesional dan berdasarkan bukti. Jangan berhenti mengungkap fakta hanya karena perkara telah memiliki tersangka. Tuntaskan sesuai hukum, telusuri setiap pihak yang relevan, dan pastikan tidak ada ruang bagi impunitas. Kepercayaan rakyat harus dijawab dengan kerja nyata, bukan sekadar janji,” pungkas Rolly Wenas.

INAKOR Sulawesi Utara menegaskan akan terus mengawal perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi PD Pasar Manado sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat sipil.

Pengawalan tersebut, menurut Wenas, tetap dilakukan dengan menghormati independensi penyidik, hak-hak seluruh pihak, serta proses peradilan yang berlaku.

“Kami tidak sedang menghakimi seseorang. Kami sedang memperjuangkan prinsip bahwa hukum harus berlaku sama bagi siapa pun. Itulah komitmen INAKOR dalam mengawal pemberantasan korupsi di Sulawesi Utara,” ucap Rolly Wenas,
Ketua INAKOR Sulawesi Utara.(*/span)

Pasang

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *