DPRD Provinsi Papua Barat Daya Desak Kasus Penembakan Timotius Rumpaidus Diusut Tuntas, Komisi I Bakal Panggil Panglima Kodaeral XIV

Ketua Komisi 1 kk Zet Kadakolo bersama anggota dprd provinsi PBD dalam RDP (ist)

KOTA SORONG, CiptaNews.id- Kasus dugaan penembakan terhadap Timotius Rumpaidus yang diduga melibatkan sejumlah oknum TNI Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) Sorong kembali menjadi sorotan. Kali ini, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya melalui Komisi I mengambil langkah serius dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kriyad Hotel, Kota Sorong, Senin (16/11/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRP Papua Barat Daya, Zet Kadakolo, dan dihadiri perwakilan Kesatuan Masyarakat Adat Byak tingkat kota, kabupaten, serta provinsi, kuasa hukum CV Prima Papua, perwakilan Yonzipur TNI AD, serta korban Timotius Rumpaidus didampingi keluarganya.

Bacaan Lainnya

Pertemuan ini tidak sekadar membahas insiden penembakan, tetapi juga membuka kembali sejumlah persoalan yang disebut-sebut menjadi latar belakang aksi demonstrasi masyarakat Kampung Klalin 6, Kabupaten Sorong.

Persoalan tersebut mencakup dugaan penjualan BBM jenis Bio Solar secara ilegal, persoalan AMDAL, hingga dugaan pencemaran lingkungan akibat limbah aktivitas produksi kayu ekspor yang dikaitkan dengan CV Prima Papua.

Ketua Komisi I DPRP Papua Barat Daya, Zet Kadakolo, menegaskan bahwa pihaknya mendorong agar kasus penembakan Timotius Rumpaidus diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut Zet, terdapat aspek hukum pidana negara dan aspek hukum adat yang harus mendapatkan perhatian dalam penyelesaian persoalan tersebut.

“Kami mendorong agar kasus penembakan ini diproses secara hukum. Namun, kita juga harus memahami bahwa ada hukum pidana dan hukum adat Papua yang harus dihormati. Semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Zet usai RDP.

Ia menjelaskan, Komisi I DPRP Papua Barat Daya akan segera menyurati dan memanggil Panglima Kodaeral XIV untuk dimintai penjelasan terkait insiden penembakan yang menimpa Timotius Rumpaidus.

Langkah tersebut dinilai penting guna memperoleh penjelasan resmi dari institusi terkait sekaligus memastikan adanya kejelasan mengenai proses penanganan perkara.

Zet juga mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan Timotius dalam forum RDP, korban menyatakan dirinya bukan lagi anggota militer aktif. Dengan demikian, statusnya saat ini adalah masyarakat sipil yang menjadi korban dalam peristiwa penembakan tersebut.

“Ini menjadi hal penting yang harus diperjelas. Karena berdasarkan keterangan korban, dirinya sudah bukan anggota militer aktif,” ujarnya.

Keluarga Besar Byak: Jangan Ada Impunitas, Hukum Harus Ditegakkan

Sementara itu, Sekretaris Ikatan Keluarga Besar Suku Byak Provinsi Papua Barat Daya, Andarias Mnumumes, menyampaikan sikap tegas bahwa penembakan terhadap Timotius Rumpaidus merupakan persoalan serius yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Ia menilai, apabila dugaan penembakan tersebut terbukti, maka tindakan itu tidak boleh dibiarkan tanpa proses hukum yang transparan dan adil.

Menurut Andarias, persoalan ini harus dilihat dari berbagai aspek, termasuk dugaan pelanggaran hukum pidana, perdata, maupun dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Kami memandang persoalan penembakan terhadap saudara Timotius Rumpaidus sebagai tindakan yang harus diproses secara hukum. Jangan sampai ada pihak yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki jabatan atau kewenangan,” tegas pria yang akrab disapa Kakak Andi tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan masyarakat adat Papua memiliki perlindungan melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Karena itu, menurutnya, penyelesaian persoalan yang menyangkut masyarakat adat harus memperhatikan nilai-nilai dan mekanisme hukum adat yang berlaku.

Andarias menegaskan, persoalan penembakan ini tidak bisa dilepaskan dari rangkaian protes masyarakat Klalin 6 terhadap dugaan persoalan lingkungan dan aktivitas produksi kayu yang dikaitkan dengan CV Prima Papua.

Ia menyebut, keresahan masyarakat berawal dari dugaan penyebaran limbah produksi kayu serta sejumlah persoalan lain yang perlu diperiksa oleh instansi berwenang.

Namun, aksi protes masyarakat tersebut kemudian berkembang menjadi insiden yang berujung pada penembakan terhadap Timotius Rumpaidus.

“Ketika masyarakat menyampaikan aspirasi dan melakukan protes terhadap persoalan yang mereka anggap merugikan lingkungan, seharusnya hal itu disikapi melalui mekanisme hukum. Bukan justru berujung pada tindakan kekerasan terhadap warga sipil,” ujarnya.

Sentil Pernyataan Kuasa Hukum CV Prima Papua

Tidak hanya menyoroti kasus penembakan, Andarias juga membantah keras pernyataan kuasa hukum CV Prima Papua, Jatir Yuda Marau, yang sebelumnya disebut menyampaikan adanya dugaan kongkalikong antara warga Klalin 6 dengan media atau wartawan untuk melakukan pemerasan.

Andarias menilai pernyataan tersebut merupakan tudingan serius yang tidak boleh disampaikan tanpa disertai bukti dan dasar yang jelas.

Ia meminta kuasa hukum CV Prima Papua menunjukkan bukti apabila memang memiliki dasar atas tuduhan tersebut.

“Kami tegaskan kepada publik di seluruh Indonesia bahwa tudingan adanya kongkalikong antara masyarakat Klalin 6 dengan media atau wartawan untuk melakukan pemerasan itu tidak benar menurut kami. Kalau memang ada bukti, silakan dibuktikan secara hukum. Jangan mengeluarkan pernyataan yang justru membangun opini negatif di tengah masyarakat,” tegas Andarias.

Ia bahkan mendesak Jatir Yuda Marau untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat maupun insan pers yang merasa dirugikan oleh pernyataan tersebut.

Menurutnya, profesi advokat seharusnya mengedepankan etika, kehati-hatian, dan penghormatan terhadap hukum dalam menyampaikan pendapat kepada publik.

“Jangan sampai pernyataan yang belum dibuktikan kebenarannya justru menjadi fitnah dan mencederai nama baik masyarakat maupun wartawan. Kami meminta agar tudingan tersebut dibuktikan berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku,” tutupnya.

Publik Menunggu Langkah Nyata Aparat Penegak Hukum

RDP Komisi I DPRP Papua Barat Daya ini menjadi momentum penting untuk mendorong penyelesaian kasus penembakan Timotius Rumpaidus secara terbuka dan akuntabel.

Kini, perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan Komisi I DPRP Papua Barat Daya, khususnya rencana pemanggilan Panglima Kodaeral XIV untuk memberikan penjelasan resmi.

Di sisi lain, dugaan persoalan BBM, AMDAL, pencemaran lingkungan, serta aktivitas produksi kayu yang menjadi latar belakang protes masyarakat Klalin 6 juga membutuhkan pemeriksaan serius oleh instansi berwenang.

Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar pernyataan. Penegakan hukum harus berjalan tanpa tebang pilih, setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan bukti, dan hak-hak korban harus mendapatkan perlindungan.

Kasus ini pun menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum dan perlindungan masyarakat sipil di Provinsi Papua Barat Daya.(Dip)

Pasang

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *