MANADO, CiptaNews.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penyitaan dan pengembalian uang dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi PT Hakian Wellem Rumansi (PT HWR).
Dalam keterangannya, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulut, Irvan Bilaleya, SH menegaskan bahwa uang sebesar Rp15.040.570.446 yang disita dari PT HWR pada 22 Juli 2026 berbeda dengan uang Rp15.660.000.000 milik JA yang dikembalikan pada 2 November 2026.
Kedua uang tersebut merupakan objek penyitaan yang berbeda, baik dari sisi sumber kepemilikan, lokasi maupun waktu penyitaannya.
Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat agar tidak menimbulkan persepsi keliru seolah-olah uang hasil penyitaan dari PT HWR telah dikembalikan kepada pihak tertentu.
Dua Penyitaan dengan Objek Berbeda
Kejati Sulut menjelaskan, kronologi bermula pada 22 Juli 2026. Saat itu, penyidik melakukan konferensi pers terkait penyitaan uang sebesar Rp15.040.570.446 dari PT HWR.
Uang tersebut kemudian disetorkan ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) pada Bank Syariah Indonesia (BSI).
Selanjutnya, dalam pengembangan penyidikan perkara PT HWR pada 23–24 Juli 2026, penyidik melakukan penyitaan uang dari kediaman EL dan JA dengan total mencapai Rp18.866.836.000.
Dari jumlah tersebut, sebesar Rp15.660.000.000 merupakan uang milik JA, sedangkan Rp3.206.836.000 merupakan uang milik EL.
Dengan demikian, penyitaan uang dari kediaman JA dan EL dilakukan setelah penyidik menyita uang dari PT HWR pada 22 Juli 2026.
Dalam perkembangan perkara, EL kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada 15 September 2026.
Sementara itu, dalam konferensi pers pada 2 November 2026, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si., menyampaikan perkembangan hasil penyidikan terkait uang yang sebelumnya disita dari kediaman EL dan JA.
Berdasarkan hasil pendalaman penyidikan, penyidik tidak menemukan keterlibatan JA dalam perkara PT HWR. Penyidik juga tidak menemukan hubungan uang milik JA dengan perbuatan tersangka EL maupun adanya tindak pidana asal yang menjadi dasar penyitaan.
Atas dasar hasil pendalaman tersebut, uang sebesar Rp15.660.000.000 yang disita dari kediaman JA pada 24 Juli 2026 akhirnya dikembalikan kepada pemiliknya.
Sementara itu, uang sebesar Rp3.206.836.000 milik EL masih diamankan penyidik untuk kepentingan pembuktian dalam proses hukum yang sedang berjalan.
Kejati Tegaskan Uang Rp15,04 Miliar Tidak Dikembalikan
Untuk menghindari kesalahpahaman, Kejati Sulut kembali menegaskan bahwa uang Rp15.040.570.446 yang disita dari PT HWR pada 22 Juli 2026 bukan merupakan uang milik JA.
Uang tersebut telah disetorkan ke RPL pada BSI dan menjadi objek penyitaan tersendiri.
Adapun uang Rp15.660.000.000 yang dikembalikan kepada JA merupakan uang yang disita secara terpisah dari kediamannya pada 24 Juli 2026.
Artinya, tidak ada pengembalian terhadap uang Rp15.040.570.446 yang sebelumnya disita dari PT HWR dan disetorkan ke RPL.
Pengembalian yang diumumkan pada 2 November 2026 hanya berkaitan dengan uang milik JA yang berasal dari objek penyitaan berbeda.
Kejati Sulut menilai pentingnya pelurusan informasi tersebut agar masyarakat dapat memahami secara utuh perbedaan kedua objek penyitaan berdasarkan kronologi dan fakta penyidikan.
Kejati Sulut: Penegakan Hukum Harus Berdasarkan Bukti
Kejati Sulawesi Utara menyatakan menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum.
Namun, informasi yang disampaikan kepada publik diharapkan tetap mengacu pada kronologi dan fakta yang utuh sehingga tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.
Kejati Sulut juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel berdasarkan fakta serta alat bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kasi Penkum menegaskan bahwa kejelasan fakta merupakan bagian penting dari keterbukaan informasi publik. Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan bukti, bukan semata-mata asumsi yang berkembang di ruang publik.(*/Steven)
