MANADO, Cipta News — Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasional Anti Korupsi (INAKOR) Sulawesi Utara mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara untuk memprioritaskan pemeriksaan terhadap proyek-proyek strategis serta kegiatan beranggaran besar yang bersumber dari APBD maupun APBN di wilayah Sulawesi Utara.
Ketua INAKOR Sulawesi Utara, Rolly Wenas, menyatakan bahwa dorongan tersebut merupakan bagian dari peran serta masyarakat dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya pengawasan khususnya pada sektor infrastruktur serta pengadaan barang dan jasa.
“Audit yang komprehensif dari BPK sangat penting untuk memastikan seluruh proyek strategis dilaksanakan sesuai perencanaan, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terutama proyek yang belum selesai hingga akhir tahun anggaran, perlu dievaluasi dari sisi kinerja dan kepatuhan,” ujar Rolly, Minggu (11/01/2026).
Menurutnya, penguatan fungsi audit BPK sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sulawesi Utara dalam mendorong pencegahan serta pemberantasan korupsi, sekaligus memastikan penggunaan anggaran negara dan daerah dilakukan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.
Rolly menegaskan bahwa dorongan kepada BPK tersebut tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau menyudutkan pihak tertentu. Sebaliknya, hal ini merupakan upaya memperkuat sistem pengawasan negara agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.
“Kami memandang audit sebagai instrumen pencegahan dan perbaikan tata kelola. Dengan pemeriksaan yang profesional dan independen, kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah akan semakin meningkat,” jelasnya.
INAKOR Sulawesi Utara juga menilai optimalisasi peran BPK di daerah memiliki relevansi kuat dengan Asta Cita, khususnya dalam agenda penguatan negara hukum, pemberantasan korupsi, serta pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Sebagai bentuk komitmen, INAKOR Sulut dalam waktu dekat berencana menyampaikan surat resmi kepada BPK Perwakilan Sulawesi Utara untuk mendorong prioritas audit kinerja dan audit kepatuhan terhadap proyek-proyek strategis dan beranggaran besar, dengan tetap menghormati kewenangan serta mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Kami berharap hasil pemeriksaan dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dapat disampaikan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga publik dapat berperan aktif dalam mengawasi jalannya pembangunan di Sulawesi Utara,” pungkas Rolly Wenas.(SPAN)
