MANADO, CiptaNews.id – Dewan Pimpinan Wilayah Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) Sulawesi Utara menyatakan keprihatinan atas beredarnya informasi mengenai dugaan pembukaan garis polisi (police line) pada lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Pidung, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).
Ketua INAKOR Sulut, Rolly Wenas, menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan lokasi yang telah diamankan aparat penegak hukum harus ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel guna menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Menurut Wenas, aparat penegak hukum perlu melakukan pendalaman secara menyeluruh terhadap seluruh informasi yang berkembang di masyarakat, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga mengetahui, terlibat, maupun memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
«”Kami meminta aparat penegak hukum untuk tidak berhenti pada informasi yang beredar di permukaan. Seluruh pihak yang diduga mengetahui, terlibat, atau memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut perlu ditelusuri secara objektif berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah,” ujar Wenas, Jumat (5/6/2026).»
Ia menilai pemberantasan pertambangan ilegal merupakan bagian penting dari upaya menjaga kewibawaan negara, menegakkan supremasi hukum, serta melindungi masyarakat dan lingkungan hidup dari dampak negatif aktivitas pertambangan tanpa izin.
Lebih lanjut, Wenas menegaskan bahwa semangat Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang menitikberatkan pada penguatan penegakan hukum, tata kelola pemerintahan yang bersih, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan harus menjadi landasan dalam penanganan setiap kasus yang berkaitan dengan aktivitas ilegal.
«”Negara tidak boleh kalah terhadap praktik-praktik yang merugikan kepentingan umum. Masyarakat menaruh harapan besar agar penegakan hukum dilakukan secara tegas, adil, dan tidak tebang pilih,” katanya.»
INAKOR Sulut juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah aparat penegak hukum dalam mengungkap seluruh fakta yang berkaitan dengan dugaan pembukaan garis polisi tersebut. Organisasi antikorupsi itu berharap proses penyelidikan dan penanganan perkara dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik.
«”Kami percaya aparat mampu bekerja secara profesional. Yang terpenting adalah seluruh proses berjalan transparan dan siapa pun yang nantinya terbukti melanggar hukum harus diproses sesuai aturan yang berlaku,” tegas Wenas.»
INAKOR Sulut berharap penanganan kasus ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemberantasan pertambangan ilegal di Sulawesi Utara sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan tanpa intervensi dan bebas dari kepentingan tertentu.(*/Steven)
