MANADO, CiptaNews.id – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) INAKOR Sulawesi Utara melontarkan sorotan kritis terhadap proyek preservasi jalan nasional pada ruas jalan Maelang – perbatasan Bolaang Mongondow/Bolaang Mongondow Utara – Biontong – Atinggola (akses Terminal Boroko). Sorotan ini muncul setelah ditemukan adanya perbedaan nilai anggaran yang signifikan dalam rentang waktu yang relatif berdekatan.
Berdasarkan data yang tertera pada papan proyek di lapangan, kegiatan preservasi jalan pada periode 2022–2024 tercatat menelan anggaran sekitar Rp152 miliar. Namun, pada tahun 2026, proyek pada ruas yang sama kembali dilaksanakan dengan nilai anggaran sekitar Rp27 miliar.
Temuan ini memantik tanda tanya besar, terutama di tengah kondisi faktual di lapangan yang masih menunjukkan sejumlah titik kerusakan pada badan jalan serta infrastruktur pendukungnya.
Ketua Harian DPN LSM INAKOR, Rolly Wenas, menegaskan bahwa ketidaksinkronan antara besarnya anggaran dan kondisi fisik jalan berpotensi memicu kecurigaan publik jika tidak dijelaskan secara transparan oleh pihak berwenang.
“Publik tentu berhak mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran negara. Dengan nilai yang mencapai ratusan miliar rupiah, kualitas pekerjaan seharusnya mampu bertahan dalam jangka waktu yang memadai,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar kondisi ini tidak berkembang menjadi persepsi negatif di masyarakat, termasuk anggapan adanya praktik tidak sehat dalam pengelolaan proyek infrastruktur.
“Jangan sampai muncul kesan proyek ini hanya menjadi ‘bancakan’. Kami tegaskan, ini bukan tuduhan, melainkan alarm agar tata kelola proyek tetap berada dalam koridor transparansi dan akuntabilitas,” tegas Wenas.
INAKOR menilai, persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai hal teknis semata, melainkan menyangkut prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik. Terlebih, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar penting dalam agenda nasional yang menuntut efisiensi dan integritas.
Dalam konteks itu, INAKOR mendesak pihak terkait—termasuk satuan kerja pelaksana proyek—untuk segera memberikan klarifikasi resmi kepada publik, khususnya terkait beberapa hal krusial:
- Apakah proyek tahun 2026 merupakan lanjutan dari pekerjaan sebelumnya atau paket berbeda
- Bagaimana hasil evaluasi teknis terhadap pekerjaan periode 2022–2024
- Apa urgensi dan dasar penganggaran ulang pada ruas yang sama
Selain itu, INAKOR juga mendorong dilakukan audit teknis dan evaluasi menyeluruh guna memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar serta menjamin kebermanfaatan jangka panjang bagi masyarakat.
“Ini adalah bagian dari fungsi kontrol sosial. Kami tidak menuduh pihak mana pun, namun mendorong keterbukaan agar kepercayaan publik tetap terjaga,” tambahnya.
INAKOR menekankan bahwa transparansi informasi publik merupakan elemen kunci dalam mencegah spekulasi liar serta memperkuat legitimasi pembangunan di mata masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi. Publik kini menanti penjelasan terbuka guna menjawab berbagai pertanyaan yang mengemuka di balik proyek bernilai besar tersebut.(span)
