JAKARTA, CiptaNews.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Senin (08/09/2025), resmi melantik KH. Mochmad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri. Pelantikan yang digelar di Istana Negara ini menandai dimulainya era baru pengelolaan ibadah haji di Indonesia, dengan hadirnya kementerian khusus yang dibentuk untuk menjawab kompleksitas persoalan haji.
Dewan Pimpinan Pusat Pro Jurnalismedia Siber (DPP PJS) menyambut baik langkah tersebut. Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, menegaskan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah merupakan bukti nyata komitmen negara dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia.
“Selamat kepada Bapak KH. Mochmad Irfan Yusuf Hasyim dan Bapak Dahnil Anzar Simanjuntak yang telah dilantik. Kementerian ini menjadi simbol komitmen ibadah umat Muslim. Kami berharap, amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab semata-mata karena Allah SWT,” ujar Mahmud.
Ia mengingatkan agar persoalan-persoalan yang pernah mencuat di masa lalu, mulai dari pembatalan keberangkatan jamaah, hilangnya kuota, hingga dugaan penyalahgunaan dana, tidak lagi terjadi. “Jangan ada lagi haji yang batal berangkat. Jangan ada lagi kuota yang hilang di tengah jalan. Kementerian ini harus menjadi solusi sekaligus bukti bahwa negara hadir untuk melayani umat,” tegasnya.
PJS juga menyatakan kesiapan untuk mendukung kerja-kerja Kementerian Haji dan Umrah, terutama dalam menghadirkan pemberitaan positif, edukatif, dan berimbang. Dukungan media, menurut Mahmud, akan memperkuat transparansi, membangun kepercayaan publik, sekaligus menjaga marwah ibadah haji sebagai ibadah suci umat Muslim.
Senada dengan itu, jajaran pimpinan PJS lainnya, yakni Ketua Dewan Penasehat H.M Farid Aljawi, SE., MH, Ketua Dewan Pembina Troy Pomalingo, SE., MM, Ketua Dewan Pakar Rizaludin Kurniawan, M.Si, dan Ketua Dewan Etik Dede Zaki Mubarok, S.Ag, turut menyampaikan dukungan penuh serta ucapan selamat kepada Menteri dan Wakil Menteri yang baru dilantik. Mereka berharap kementerian ini dapat menjadi teladan dalam pelayanan publik sekaligus menjalin sinergi erat dengan media dari pusat hingga daerah.
Dengan dukungan penuh masyarakat dan pengawalan dari media, Kementerian Haji dan Umrah diharapkan mampu mewujudkan tata kelola haji yang bersih, transparan, dan akuntabel. Langkah ini sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam memastikan ibadah haji berjalan lancar, nyaman, dan bebas dari persoalan yang membebani umat.(*/SPAN)
