MINAHASA, CiptaNews.id – Penanganan perkara dugaan korupsi pengelolaan retribusi pasar pada Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2024 memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa resmi mengalihkan jenis penahanan tersangka DW, dari tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tondano menjadi tahanan kota.
Pengalihan penahanan tersebut dilakukan dengan alasan kondisi kesehatan tersangka yang membutuhkan penanganan medis secara berkelanjutan. Namun, keputusan ini sekaligus menempatkan Kejari Minahasa pada tuntutan transparansi, terutama dalam menjelaskan dasar pertimbangan medis dan hukum yang menjadi landasan perubahan status penahanan tersebut.
Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa, Rama Eka Darma, S.H., M.H., saat memberikan keterangan kepada awak media, didampingi Kepala Seksi Intelijen Syaiful Arif dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Devis Buni Lele, Rabu (11/11/2026) menjelaskan bahwa pengalihan penahanan dilakukan setelah melalui sejumlah pertimbangan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, kondisi kesehatan tersangka menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan jenis penahanan. Keputusan tersebut, kata pihak kejaksaan, merupakan bagian dari penerapan hukum dengan tetap memperhatikan keadaan khusus yang dialami tersangka.
Berawal dari Laporan Medis Rutan
Riwayat gangguan kesehatan Dano Warouw mulai menjadi perhatian penyidik setelah pihak Rutan Kelas IIB Tondano menyampaikan pemberitahuan resmi pada 6 November 2026.
Dalam pemberitahuan tersebut, disampaikan hasil pemeriksaan medis oleh dokter Gandi P. Napitupulu yang menunjukkan adanya sejumlah gangguan kesehatan pada tersangka.
Berdasarkan dokumen pemeriksaan Rumah Sakit Advent Manado, Dano Warouw tercatat mengalami Fatty Liver Grade I, Cholelithiasis atau batu empedu, kista ginjal kiri, serta pembesaran prostat yang disertai kalsifikasi. Kondisi pembesaran prostat tersebut dilaporkan menyebabkan tersangka harus menggunakan kateter untuk membantu proses pengeluaran urine.
Menindaklanjuti laporan itu, penyidik membawa tersangka ke RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano guna memperoleh penanganan medis lebih lanjut.
Atas instruksi dokter Pingkan Mamoija, tersangka kemudian menjalani perawatan inap. Selama masa perawatan tersebut, penyidik menerbitkan surat perintah pembantaran penahanan yang berlaku sejak 6 November 2026.
Selanjutnya, pada 11 November 2026, tim penasihat hukum Dano Warouw kembali mengajukan permohonan resmi agar kliennya diberikan kesempatan menjalani pemeriksaan lanjutan melalui layanan poliklinik dokter spesialis.
Permohonan tersebut turut dilengkapi Surat Keterangan Dokter Nomor 3334/01.03/SK/RS/XI/2026 yang ditandatangani dr. Adrew Hukom, Sp.PD.
Setelah menerima dan mempertimbangkan dokumen medis serta permohonan penasihat hukum, Kejari Minahasa akhirnya memutuskan mengalihkan penahanan Dano Warouw dari tahanan rutan menjadi tahanan kota.
Transparansi Penanganan Perkara Tetap Menjadi Sorotan
Pengalihan jenis penahanan dengan pertimbangan kesehatan merupakan tindakan yang harus didasarkan pada ketentuan hukum dan kondisi medis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam perkara dugaan korupsi retribusi pasar ini, publik tentu berkepentingan mengetahui bahwa perubahan status penahanan tidak berdampak pada kelanjutan proses penyidikan maupun penuntutan perkara.
Kejaksaan juga perlu memastikan bahwa tersangka tetap memenuhi seluruh kewajiban dan pembatasan sebagai tahanan kota, serta bahwa proses hukum berjalan secara konsisten tanpa mengabaikan hak-hak tersangka.
Adapun pengalihan penahanan tersebut disebut mengacu pada Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 serta Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Dengan perubahan status penahanan ini, perhatian publik kini tidak hanya tertuju pada alasan medis yang mendasari keputusan kejaksaan, tetapi juga pada komitmen aparat penegak hukum dalam menuntaskan perkara dugaan korupsi pengelolaan retribusi pasar Tahun 2024 secara transparan, profesional, dan akuntabel.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Namun, transparansi dan kepastian hukum dalam penanganan perkara yang menyangkut kepentingan publik juga tidak boleh diabaikan.(*/Steven)
