MANADO, CiptaNews.id – LSM INAKOR (Independen Nasionalis Anti Korupsi) Sulawesi Utara menyampaikan sikap resmi terkait hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Bank SulutGo yang menetapkan perombakan signifikan jajaran Dewan Komisaris dan Direksi untuk masa jabatan 2026–2031.
Ketua LSM INAKOR Sulawesi Utara menegaskan, sebagai organisasi masyarakat sipil yang fokus pada pengawasan kebijakan publik dan pemberantasan korupsi, pihaknya berkepentingan memastikan setiap proses strategis di lembaga keuangan milik daerah berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
INAKOR menyatakan menghormati pelaksanaan RUPS yang sah secara hukum serta keputusan pemegang saham dalam menetapkan Godbless Sofcar Vicky Lumentut sebagai Komisaris Utama Bank SulutGo bersama jajaran komisaris dan direksi yang baru.
Namun demikian, INAKOR mengingatkan bahwa perubahan struktur pengawasan dan manajemen tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif. Proses tersebut harus berlandaskan prinsip profesionalisme, independensi, serta integritas yang kuat.
“Pergantian pengurus harus menjadi momentum memperkuat kepercayaan publik, bukan memunculkan persepsi adanya kepentingan politik atau jaringan tertentu,” tegasnya dalam siaran persnya, Rabu (11/02/2026).
LSM INAKOR menekankan pentingnya penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dalam seluruh lini operasional Bank SulutGo. Menurutnya, tata kelola yang kuat merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas lembaga perbankan daerah.
Sebagai bank milik pemerintah daerah, Bank SulutGo memegang peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk pembiayaan sektor UMKM, pengelolaan dana daerah, serta pelayanan jasa keuangan bagi masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Karena itu, INAKOR menilai setiap keputusan strategis, termasuk pengangkatan komisaris dan direksi, harus melalui mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, serta bebas dari konflik kepentingan.
Minta Publikasi Dokumen dan Profil Pengurus Secara Terbuka
Dalam pernyataannya, INAKOR juga mendorong agar manajemen Bank SulutGo mempublikasikan secara terbuka dokumen keputusan RUPS, rekam jejak profesional masing-masing pengurus, serta dasar kompetensi yang melandasi penunjukan mereka.
“Sebagai lembaga keuangan milik daerah, ada kewajiban moral dan legal untuk memberikan informasi yang jelas kepada publik. Transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan nasabah dan masyarakat,” ujarnya.
INAKOR menilai keterbukaan informasi akan memperkuat legitimasi kepengurusan baru sekaligus meminimalkan spekulasi di tengah masyarakat.
Seruan Sinergi untuk Kepentingan Publik
Selain kritik konstruktif, INAKOR juga menyerukan kolaborasi antara jajaran komisaris, direksi, pemegang saham, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kinerja bank.
Fokus utama yang didorong adalah peningkatan kualitas layanan perbankan, perluasan akses pembiayaan UMKM, serta penguatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang.
Siap Kawal dan Bertindak Jika Ada Indikasi Pelanggaran
LSM INAKOR menegaskan komitmennya untuk terus memantau kinerja kepengurusan baru Bank SulutGo. Organisasi tersebut menyatakan siap bertindak apabila ditemukan indikasi ketidakwajaran, nepotisme, atau praktik yang merugikan kepentingan publik.
“Pernyataan ini merupakan bentuk pengawasan publik dan tidak dimaksudkan sebagai tuduhan terhadap pihak mana pun,” tegasnya.
INAKOR menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen untuk terus mengawal tata kelola lembaga publik agar tetap bersih, akuntabel, serta responsif terhadap kepentingan masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo.(SPAN)
