MINAHASA, ciptanews.id – Pemerintah Kabupaten Minahasa menyelenggarakan Workshop Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun 2025 bagi para operator desa se-Kabupaten Minahasa. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, sejak 28 hingga 30 Juli 2025, di Manado Tateli Resort and Convention Center dan diikuti oleh 227 peserta dari dua angkatan.
Workshop tersebut resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda Watania, M.Si. Dalam sambutannya, Watania menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dan mengajak para peserta untuk mensyukuri kesempatan belajar yang diberikan.
“Ini bukan sekadar pelatihan biasa. Pemerintah menghadirkan para narasumber kompeten agar para operator desa memiliki pemahaman lebih baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa,” ujar Watania.
Ia menekankan bahwa digitalisasi dalam pengelolaan keuangan desa adalah suatu keharusan. Penggunaan aplikasi Siskeudes berbasis digital dinilai jauh lebih efisien, transparan, dan minim kesalahan dibandingkan sistem manual.
“Jika masih menggunakan cara konvensional, tentu hasilnya tidak maksimal. Kita hidup di era digital, maka pengelolaan dana desa pun harus mengikuti perkembangan itu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Watania juga menyinggung pentingnya akurasi data dalam mendukung pengambilan kebijakan pemerintah, khususnya dalam hal program bantuan sosial. Ia mencontohkan program BPJS Kesehatan yang sangat bergantung pada data yang tepat sasaran.
“Data yang tidak akurat bisa menyebabkan kebijakan pemerintah menjadi tidak tepat sasaran. Maka operator desa memiliki peran penting dalam memastikan validitas data di tingkat desa,” ujarnya.
Dalam konteks revolusi industri 4.0 hingga menuju 5.0, Sekda Minahasa mendorong para operator desa untuk terus meningkatkan kapasitas dan keterampilan, termasuk dalam pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan (AI).
“Tanpa kemampuan yang memadai, mustahil pengelolaan dana desa dapat berjalan efektif. Padahal desa adalah ujung tombak pembangunan,” tambahnya.
Tak hanya bicara soal teknis pengelolaan keuangan, Watania juga mengangkat nilai-nilai kebangsaan dan peran desa dalam menjaga harmoni sosial. Ia menegaskan bahwa desa sebagai komunitas hukum terkecil memiliki tanggung jawab besar dalam merawat persatuan di tengah keberagaman.
“Desa harus jadi perekat kehidupan berbangsa. Di sanalah Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus terus tumbuh dan mengakar,” tutupnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Minahasa, Drs. Arthur Palilingan, yang juga memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan tersebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola desa yang profesional dan adaptif terhadap era digital.(*/B.LENGKONG)
