MINAHASA, ciptanews.id – Pemerintah Kabupaten Minahasa di bawah kepemimpinan Bupati Robby Dondokambey, S.Si, MAP, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara daring pada Selasa, 10 Juni 2025. Kegiatan ini berlangsung di Command Center Kantor Bupati Minahasa.
Rakor yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini turut melibatkan seluruh pemerintah daerah, perwakilan kementerian/lembaga, serta berbagai pemangku kepentingan terkait.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, memimpin jalannya rakor. Ia didampingi oleh Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Dr. Pudji Ismartini, dan Deputi III KSP Bidang Perekonomian, Edy Priyono.
Dalam arahannya, Wamendagri Bima Arya menekankan pentingnya keterlibatan langsung kepala daerah dalam menjaga kestabilan inflasi di wilayah masing-masing. Ia mendorong penggunaan data yang tepat sebagai dasar pengambilan kebijakan serta optimalisasi belanja daerah demi mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Optimalisasi belanja daerah sangat penting agar ekonomi lokal terus bergerak. Pemerintah pusat juga membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan masukan dan data strategis yang dapat memperkuat upaya bersama dalam pengendalian inflasi,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Statistik Dr. Pudji Ismartini menyampaikan analisis perkembangan inflasi selama lima tahun terakhir. Ia mencatat bahwa meskipun biasanya bulan Mei mengalami inflasi, pada tahun 2025 justru tercatat deflasi sebesar 0,37 persen—angka terendah dalam lima tahun terakhir.
“Ini menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian harga mulai memberikan dampak positif. Namun, dominasi komponen harga bergejolak, khususnya pangan, masih perlu mendapat perhatian khusus dari sisi distribusi dan pasokan,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Minahasa Robby Dondokambey menegaskan dukungan penuh Pemkab Minahasa terhadap strategi pengendalian inflasi yang dicanangkan pemerintah pusat, khususnya dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.
“Kami terus mendorong sinergi antarperangkat daerah, melakukan pembaruan data secara berkala, dan menjalankan kebijakan yang konkret agar inflasi tetap terkendali, terutama menjelang hari besar keagamaan yang rawan lonjakan harga,” jelas Bupati.
Ia menambahkan bahwa seluruh arahan dari Kementerian Dalam Negeri dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan daerah, khususnya yang berkaitan dengan belanja publik dan perlindungan daya beli masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Minahasa siap mendukung program strategis nasional, seperti Gerakan Pangan Murah, penguatan cadangan pangan, dan pengendalian distribusi bahan kebutuhan pokok,” tutupnya.
Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs. Arody Tangkere, serta jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Minahasa.(*/B.LENGKONG)
