Dirreskrimum Polda Sulut Bantah Tuduhan Minta Dana Operasional, Siap Tempuh Jalur Hukum

Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Endrastiawan Setyowibowo, bersama Dirreskrimum Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi saat melaksanakan konferensi pers (ist)

MANADO, CiptaNews.id – Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi, angkat bicara menanggapi pemberitaan media di Jakarta terkait dugaan permintaan dana operasional kepada penyidik Ditreskrimum Polda Sulut dalam penanganan perkara sengketa tanah di Kelurahan Malalayang Satu, Kota Manado.

Dalam konferensi pers yang digelar di Aula Tribrata Polda Sulut, Selasa (17/11/2026), Suryadi secara tegas membantah tuduhan yang disampaikan pelapor bernama John Hamenda melalui kuasa hukumnya tersebut.

Bacaan Lainnya

Ia menilai tuduhan itu tidak benar dan menyayangkan pemberitaan yang dinilainya tidak memberikan ruang hak jawab kepada pihak kepolisian sebelum dipublikasikan secara luas.

“Tuduhan tersebut sama sekali tidak benar dan kami tidak mendapatkan ruang hak jawab untuk meluruskan pemberitaan tersebut sebelum beredar luas,” tegas Suryadi.

Menurutnya, penanganan perkara sengketa tanah tersebut telah berlangsung sejak 2016. Awalnya, perkara ditangani Polresta Manado sebelum kemudian dilanjutkan oleh Ditreskrimum Polda Sulawesi Utara.

Suryadi menjelaskan, selama proses penanganan perkara, baik pihak pelapor maupun terlapor telah menempuh sejumlah upaya hukum, termasuk gugatan perdata dan dua kali permohonan praperadilan.

Penyidik Hentikan Perkara dengan Pertimbangan Hukum

Lebih lanjut, Suryadi mengungkapkan bahwa penghentian penanganan perkara dilakukan setelah melalui proses gelar perkara dengan mempertimbangkan sejumlah aspek hukum.

Di antaranya, putusan praperadilan pada 1 September 2025 serta rekomendasi Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri tertanggal 9 September 2025.

Rekomendasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan setelah terdapat pihak yang melaporkan penanganan perkara sekaligus meminta dilaksanakannya gelar perkara khusus di Biro Wassidik Bareskrim Polri.

“Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik menindaklanjuti perkara ini dengan menghentikannya karena dinilai tidak cukup bukti,” jelasnya.

Dirreskrimum Tantang Pelapor Hadirkan Bukti Baru

Suryadi juga menyayangkan munculnya tuduhan terhadap penyidik tanpa disertai bukti konkret. Ia meminta John Hamenda bersama kuasa hukumnya untuk menggunakan mekanisme hukum yang tersedia apabila masih keberatan dengan penghentian perkara tersebut.

Menurutnya, pihak pelapor seharusnya dapat menghadirkan bukti baru atau novum maupun menempuh upaya hukum lain yang sah, daripada menyampaikan tuduhan yang dinilai tidak berdasar.

“Mestinya John Hamenda dan kuasa hukumnya menyajikan bukti yang baru atau novum dalam perkara ini atau melakukan upaya hukum lainnya, jangan malahan menuduh penyidik tanpa bukti yang konkret,” ujar Suryadi.

Bahkan, ia menegaskan tidak menutup kemungkinan menempuh jalur hukum dengan membuat laporan pidana apabila tuduhan maupun penyebaran informasi yang dinilai tidak benar tersebut terus berlanjut.

Polda Sulut Tegaskan Tidak Anti-Kritik

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Endrastiawan Setyowibowo, menegaskan bahwa institusinya tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.

Namun, menurutnya, kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab dan tidak disertai tuduhan tanpa dukungan bukti yang sah.

“Polda Sulut pada prinsipnya terbuka dan tidak anti terhadap kritik yang membangun. Apabila tuduhan yang dilayangkan sudah bersifat menuduh tanpa adanya bukti yang sah, kami mempersilakan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) untuk mengambil langkah-langkah hukum,” tegas Endrastiawan.

Klarifikasi tersebut menjadi respons resmi Polda Sulut atas polemik pemberitaan dugaan permintaan dana operasional dalam penanganan sengketa tanah di Malalayang Satu.

Meski demikian, ruang bagi pihak pelapor untuk menyampaikan bukti, klarifikasi, maupun menggunakan mekanisme hukum yang tersedia tetap terbuka. Prinsip praduga tak bersalah dan keberimbangan informasi harus tetap menjadi landasan dalam pemberitaan perkara ini.(*/Steven)

Pasang

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *