MINAHASA, ciptanews.id – Pemerintah Kabupaten Minahasa menunjukkan keseriusannya dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah dengan turut serta dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Senin (23/6/2025).
Rapat yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., dan diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Indonesia. Dari Kabupaten Minahasa, Bupati Robby Dondokambey, S.Si., M.AP, dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., hadir bersama jajaran perangkat daerah terkait di Ruang Command Center Kantor Bupati.
Dalam arahannya, Sekjen Kemendagri menyoroti pentingnya kerja sama strategis antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Ia menekankan bahwa pengendalian inflasi memerlukan pendekatan berbasis data yang akurat dan implementasi kebijakan yang nyata di lapangan.
“Setiap daerah harus memastikan langkah-langkah konkret dilakukan, mulai dari pemantauan harga hingga penguatan produksi lokal,” ujar Tomsi Tohir dalam rapat tersebut.
Merespons arahan tersebut, Bupati Minahasa Robby Dondokambey menyampaikan bahwa Pemkab Minahasa telah secara konsisten menjalin koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta melakukan pemantauan berkala terhadap dinamika harga pasar.
“Kami tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga aktif mendorong peningkatan produksi lokal dari sektor pertanian hingga UMKM. Ini menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan pasokan dan menekan potensi lonjakan harga,” ungkap Bupati RD.
Bupati menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor akan terus diperkuat agar kebijakan pengendalian inflasi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan.
Selain Bupati dan Wakil Bupati, rapat ini juga diikuti oleh jajaran pejabat daerah seperti Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pangan, Plt. Kepala Bappelitbangda, serta Kabag Hukum dan Kabag Ekonomi.
Rapat koordinasi ini menjadi salah satu langkah konkret dalam menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika nasional.(***/B.LENGKONG)
