MANADO, ciptanews.id- Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, SS, menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dengan menghadiri Workshop Penyusunan dan Evaluasi Peta Jalan (Road Map) serta Pemetaan dan Proyeksi tingkat Provinsi Sulawesi Utara, yang digelar di Ruang Rapat C.J. Rantung, Kantor Gubernur Sulut, Selasa (03/06/2025).
Kegiatan strategis ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi dan perencanaan pembangunan sektor kependudukan, tetapi juga dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Program Grebek Pasar, sebuah inisiatif lintas sektor yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung melalui layanan program keluarga berencana di pasar-pasar tradisional.
Acara dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH, dan turut dihadiri tokoh nasional di bidang kependudukan, yaitu Sekretaris Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, Prof. Budi Setyono, S.Sos, M.Pol.Admin, Ph.D.
Dalam sambutannya, Wabup Minahasa yang akrab disapa Vasung menegaskan pentingnya sinergi antar sektor dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan kependudukan di daerah. Ia menilai bahwa keberhasilan program tidak bisa dilepaskan dari koordinasi yang erat antar pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Workshop ini sangat strategis untuk menyatukan langkah dalam pembangunan kependudukan yang berkelanjutan. Terlebih dengan adanya MoU Grebek Pasar, kita semua diingatkan kembali akan pentingnya pendekatan langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan ketahanan keluarga,” ujar Vasung.
Wabup Vasung hadir bersama tim Pemerintah Kabupaten Minahasa, termasuk Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Plt. Kepala Bappelitbangda, serta Kabag Prokopim.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Sulawesi Utara, mulai dari para bupati dan walikota, hingga wakil bupati dan wakil walikota. Hadir pula Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, dr. Jeanny Yola Winokan, MAP.
Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir kebijakan yang lebih terarah dan tepat sasaran dalam mengelola bonus demografi, sekaligus menjamin bahwa program keluarga berencana tetap relevan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.(***)
