MANADO, CiptaNews.id – Komitmen Gubernur Sulawesi Utara untuk memberantas mafia solar mendapat sorotan tajam dari LSM Indikator Narasi Korupsi (INAKOR). Ketua Harian DPP LSM INAKOR, Rolly Wenas, menegaskan pihaknya mendukung langkah pemerintah provinsi, namun menantang agar janji tersebut dibuktikan dengan tindakan nyata, bukan sekadar retorika politik.
Menurut Wenas, praktik mafia solar telah lama menjadi masalah serius di Sulawesi Utara. Ia menyebut penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi, khususnya solar, kerap menyulitkan nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil memperoleh bahan bakar dengan harga resmi di SPBU.
“Banyak laporan masyarakat tentang penimbunan, pengalihan distribusi, serta permainan harga oleh oknum-oknum yang diduga dilindungi jaringan kuat. Kondisi ini jelas merugikan rakyat kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama subsidi energi,” tegas Wenas, Senin (29/09/2025).
INAKOR mendorong agar Gubernur Sulut segera menindaklanjuti pernyataannya dengan langkah konkret, antara lain:
- Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak mafia solar dari level lapangan hingga aktor intelektual.
- Memperkuat transparansi dan pengawasan distribusi BBM melalui sistem digital dan keterbukaan data.
- Memastikan penindakan tidak tebang pilih.
- Membuka mekanisme pengaduan publik secara luas.
- Meninjau kembali kasus-kasus lama yang dinilai tidak transparan.
Wenas menekankan bahwa keberanian memberantas mafia solar harus konsisten dan menyeluruh, sebab praktik ilegal ini sering bersinggungan dengan kepentingan politik maupun ekonomi kelompok tertentu.
“Kami mendukung langkah Gubernur Sulawesi Utara, namun dukungan ini harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Mafia solar tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menghancurkan kehidupan nelayan, petani, dan masyarakat kecil,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen, INAKOR menyatakan siap mengawal program pemerintah dalam membersihkan praktik mafia solar. Mereka juga menyerukan aparat penegak hukum agar berani menindak siapa pun yang terbukti terlibat, termasuk oknum aparat atau pihak yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi.
“Pernyataan ini kami keluarkan sebagai bagian dari perjuangan bersama membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak kepada rakyat Sulawesi Utara,” pungkas Wenas.(SPAN)
