MANADO, CiptaNews.id – Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) Wilayah Sulawesi Utara menyatakan akan mengawal secara ketat pelaksanaan proyek pemasangan jembatan darurat Bailey di Desa Muntoi, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow. Proyek tersebut dikerjakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara menyusul penutupan sementara ruas jalan Kaiya–Kotamobagu akibat kerusakan infrastruktur.
Ketua DPW INAKOR Sulut, Rolly Wenas, menegaskan bahwa meskipun proyek ini bersifat darurat, prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik harus tetap menjadi pedoman utama.
“Situasi darurat tidak boleh dijadikan alasan untuk menutup informasi publik atau mengabaikan prosedur hukum dalam penggunaan anggaran negara. Kami mendesak BPJN Sulut agar secara terbuka menyampaikan nilai anggaran, sumber pendanaan, serta pihak pelaksana proyek jembatan darurat Bailey di Muntoi,” ujar Wenas.
Menurut Wenas, keterbukaan informasi publik menjadi kunci penting dalam mencegah potensi penyimpangan. Oleh karena itu, INAKOR meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta unsur masyarakat sipil dilibatkan dalam pengawasan di lapangan guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai spesifikasi teknis dan standar keselamatan nasional.
“Kami juga mengingatkan bahwa jembatan Bailey hanya bersifat sementara. Pemerintah harus segera menyiapkan pembangunan jembatan permanen dengan kualitas terbaik agar masyarakat tidak terus-menerus bergantung pada solusi darurat yang berisiko dan berumur pendek,” tambahnya.
Wenas menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau seluruh tahapan pelaksanaan proyek ini dan siap melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi penyimpangan, baik dalam pengadaan material, pelaksanaan pekerjaan, maupun penggunaan anggaran.
“Transparansi dan integritas adalah kunci untuk menutup ruang bagi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di sektor infrastruktur. Kami berharap BPJN Sulut dapat menunjukkan komitmen terhadap prinsip good governance,” pungkasnya.
Dengan langkah pengawasan ini, INAKOR berharap proyek jembatan darurat Bailey di Muntoi tidak hanya menjadi solusi teknis sementara, tetapi juga menjadi contoh pelaksanaan infrastruktur publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.(SPAN)
